
Pemberlakuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong perubahan-perubahan yang sangat mendasar dalam struktur, fungsi, dan proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara substansial, pelaksanaan otonomi daerah berkaitan erat dengan proses demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dan kebijakan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya good governance.
Penggunaan Free Open Source Software (FOSS) sangat penting diberlakukan bagi dinas pemerintahan karena dapat menghemat anggaran biaya pengadaan aplikasi di instansi-instansi pemerintahan. Mengingat pentingnya hal tersebut pada tanggal 19 dan 20 Mei 2010, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan Inixindo Jogja mengadakan kegiatan seminar dan workshop dengan tema "Dalam Mendukung Penerapan E-Government Provinsi NTB dan Mendorong NTB Go Open Source 2013" di gedung Setda propinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan seminar dan workshop tersebut dibuka oleh wakil Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat Bapak Ir. H. Badrul Munir, MM. Pembicara dalam seminar dan workshop adalah Bapak Firmansyah yang merupakan instruktur di Inixindo Jogja. Seminar dan workshop ini merupakan upaya sosialisasi penggunaan free open source di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.






